Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pandangan umum seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Apresiasi tersebut disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, 
<p style="margin-top: 0cm; text-align: start; background: white; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">Gubernur Koster menegaskan, kebijakan penambahan penyertaan modal bukanlah hal baru. Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya telah menetapkan regulasi serupa melalui Perda Nomor 3 Tahun 2014, Perda Nomor 3 Tahun 2015, serta Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyertaan modal kepada PT BPD Bali. Seluruh kebijakan tersebut juga telah melalui proses di Kementerian Hukum dan HAM serta fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Yang membedakan saat ini adalah adanya penambahan modal sebesar Rp445 miliar.
<p style="margin-top: 0cm; text-align: start; background: white; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">Menanggapi masukan fraksi-fraksi DPRD terkait dasar hukum dan penyempurnaan substansi Raperda, Gubernur Bali menyatakan Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan penyesuaian, khususnya pada bagian konsideran mengingat, agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p style="margin-top: 0cm; text-align: start; background: white; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">Ia juga menegaskan bahwa mekanisme penambahan penyertaan modal Pemprov Bali kepada PT BPD Bali telah dibahas dan disepakati dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama seluruh pemegang saham. Dengan demikian, kebijakan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kebijakan ini sudah melalui mekanisme korporasi yang sah, sehingga secara hukum dan tata kelola telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
<p style="margin-top: 0cm; text-align: start; background: white; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">Tambahan penyertaan modal bertujuan memperkuat struktur permodalan BPD Bali agar mampu naik kelas dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) kategori 1 menjadi kategori 2. Langkah ini dinilai penting agar BPD Bali memiliki daya saing lebih kuat di tengah kompetisi perbankan nasional.
<p style="margin-top: 0cm; text-align: start; background: white; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">Kita dorong BPD Bali naik kelas agar benar-benar menjadi bank kebanggaan masyarakat Bali dan tidak kalah bersaing dengan bank-bank umum nasional seperti BRI, BNI, Mandiri, maupun BCA kata Gubernur Bali.
Menurut Gubernur, penguatan BPD Bali merupakan bagian dari politik ekonomi Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat lembaga keuangan daerah sebagai penggerak utama perekonomian lokal. Ia menekankan bahwa keberadaan bank daerah yang kuat akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
<p style="margin-top: 0cm; text-align: start; background: white; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">Gubernur Bali memaparkan, dengan tambahan penyertaan modal sebesar Rp445 miliar, total modal Pemprov Bali di PT BPD Bali mencapai sekitar Rp1,28 triliun atau mendekati Rp1,3 triliun. Dengan kepemilikan tersebut, jika deviden yang diterima sekitar 25 persen, maka Pemprov Bali berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp300 miliar per tahun.
Ini menjadi sumber pendapatan daerah yang relatif aman dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat struktur permodalan BPD Bali ke depan.
<p class="MsoNormal" style="text-align: start; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">&nbsp;

Rapat paripurna ke -24 DPRD Provinsi Bali dengan agenda Jawaban Gubernur terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang penambahan penyertaan modal kepada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.